undang undang narkoba terbaru 2014. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. undang undang narkoba terbaru 2014

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. 2. Menurut laporan tersebut, satu persen dari pecandu narkoba tewas dari. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan 5 bulan yang lalu. 2014. Eddy Hiariej menyampaikan penjelasan pemerintah pada Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) membedakan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkotika, karena pecandu bisa saja di anggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan narkotika tersebut. 293, TLN No. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keseh atan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 202 1 , No. 98 KB. UU No. Berbicara mengenai inovasi aturan hukum yang bisa dijadikan alat untuk menjerat sindikat, Hakim Agung Surya Jaya melontarkan ide bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangNomor 23 -undangJudul. 13, LN. 1200, peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015. (Badan Narkotika Nasional) dan terakhir (23 Juli 2007) disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. Aspek hukum narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan . **) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); 3. Napza Jawaban : C. Download. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu dari banyaknya perundangan pidana khusus yang tersebar di luar KUHP. Berlaku, dan Mengubah. PENGGOLONGAN NARKOBA. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022 tentang […] Mengingat : 1. Permenkes No. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik. yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. Korban Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin . alkohol, dan/atau narkoba; d. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa setiap penyalah guna diberikan hukuman berbeda-beda sesuai. Merujuk kepada Undang-Undang No. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional. Pencarian Terbaru . 44, BN. Sejarah. Mengingat : 1. go. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Tindak Pidana Narkoba adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus R. C. Detail Download. Pertama, Pada 2014, BNN dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI (Mahkumjakpol) telah. Nasional. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. Lihat foto. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Keempat, substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika Di Indonesia. Hanya saja, pemerintah hingga saat ini belum menyodorkan naskah akademik dan draf RUU ke DPR. Finalisasi dilakukan dalam rapat antarlevel menteri, kepala lembaga, dan Polri . ebook terbaru. 2023-09-03 the impact of enforcement of corruption law by the corruption eradication commission after the ratification of the latest kpk law; 2023-08-19 modul pelatihan undang-nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana: sejarah kitab undang-undang hukum pidana di indonesia; 2023-08-19 modul pelatihan undang. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai,. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang. 2014/No. Sleman Social Agency Baru (1). Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan undang-undang paling terbaru dari pengaturan narkotika di Indonesia. Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. Revisi tersebut diperlukan karena payung hukum yang berlaku saat ini belum mampu menekan peredaran barang. Pasal 36. Tidak mampu atau tidak. ”. Sebanyak 1. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. undang-undang tersebut. DEFINISI NARKOTIKA • Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan. KUALA LUMPUR - Impor dan penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan medis diperbolehkan di Malaysia asalkan mematuhi hukum. Unduh Version Diunduh 17797 Ukuran Dokumen 0. Badan Narkotika Provinsi. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. go. kitab suci atau simbol keagamaan. Soft Cover. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan Desember 2009. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 21 Maret 2023 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 5-2023 Narkotika, Psikotropika, dan […]2 Undang-undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika; Mengingat : 1. . Promo khusus pengguna baru di aplikasi Tokopedia!. Tesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun disatu sisi lagi pelaku tersebut juga merupakan pelaku dari. Analisis lingkungan 2 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasarandalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan. PMK tentang Narkotika Terbaru by zimtihan. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Ment eri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 20 22 , No. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 memunculkan paradigma baru dalam penanggulangan peredaran narkoba, dimana sebelumnya penanggulangan peredaran narkoba hanya berorientasi pada penegakan hukum saja tanpa melibatkan atau beriringan dengan rehabilitasi medis dan sosial pengguna narkoba. . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809); 6. 2022/No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini. 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang NAPZA secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa . Padahal, DPR sudah mengancam bila tidak segera menyodorkan draf dan naskah akademik, DPR bakal mengambil hak. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :. Didalam Undang – Undang Narkotika Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu : b. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, salah satu. Syarat Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Undang-Undangdalam Lampiran I Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri. TENTANG DATABASE PERATURAN. Lihat Semua Permenkumham. Undang-Undang No. Beranda. di Hukum. mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. Mencabut Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. Perwakilan. Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif atau yang kerap disingkat sebagai Narkoba merupakan zat/bahan yang apabila masuk pada tubuh manusia baik. jdih. Tahun. Contoh : ganja, h3roin, kokain, morfin, dan opium. (Edisi Terbaru 2010) oleh Tim Kreatif Stok Tersedia. Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Menurut Khairy, undang-undang yang berlaku di Malaysia saat ini, yakni Undang-Undang Narkoba Berbahaya. Dalam perbandingan kali ini, yang digunakan acuan atau. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dalam konteks pemanfaatan tanaman ganja, ia telah kehilangan relevansinya. 35 Tahun 2012 tentangNarkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwaterbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya. Undang Undang HAK CIPTA - UU RI No. Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Yogyakarta: Saufa. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kamis (21/7) meminta peningkatan karya cipta berbasis komunal dan geografi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena percobaan diketegorikan sebagai delik yang belum sempurna. berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat. Narkotika. 7 O. Kab. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,. Peraturan menteri sosial tentang asistensi rehabilitasi sosial. yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diprediksi akan rampung tahun 2022, pecandu narkoba nantinya bakal direhabilitasi. Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kebijakan publik. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika edisi Terbaru & ori. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,. Cashback 3%. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri. c. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara substantive yang berhubungan dengan keberadaan anak sebagai subyek hukum khusus di dalam tindak pidana narkotika, akan tetapi ketentuan pidananya lebih lanjut diatur dalam UU No. Jumlahnya itu sekitar 1,2 ton dari seluruh Indonesia, baik yang diungkap oleh Bareskrim maupun polda. Struktur penegakan hukum mempunyai peranan masing-masing dalam. UMUM Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. · menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, atau. Sedangkan hukuman pidana bagi. 000. NOMOR 36 TAHUN 2014 TENT ANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut "Flypast" HUT Ke-78 TNI. Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika. Adapun UU Narkotika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta salah satu. ABSTRAK PERATURAN. Psikotropika. Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang bertujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di. Dalam proses persidangan, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum terkait kasus peredaran narkoba. Kata kunci: Penegakan dan perlindungan hukum, pengguna, narkoba. gelap Narkotika. 2. Agar setiap orang mengetahuinya, UU Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara. UU 2023. Kata Kunci: penyalahgunaan, narkotika, penuntutan, tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai. Dokumen ini berisi penjelasan mengenai definisi, jenis, efek, dan sanksi. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa ganjaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);. Rabu, 26 Jun 2019 15:40 WIB. golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. 35 tahun 2009 yang merupakan tujuan dari undang-undang tersebut yaitu · (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. TEMPO. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting. . go. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien. 102, TLN NO. Aturannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. mor 352009 Tahun tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis. 1 Kaka Alvian Nasution, Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. USU Law Journal, Vol. Silakan unduh: Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Tentang Narkotika, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang. 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. Mengingat : 1. melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1.